Dinilai Tak Mampu Awasi Penyaluran Pupuk, DPRD Pamekasan jadi Sasaran Pelemparan Telur Busuk

Memontum Pamekasan – Kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Pamekasan, Kamis (18/11/2021). Dalam aksinya, massa menunjukkan kekecewaannya dengan melempari Gedung DPRD, dengan telur busuk.

Dalam aksi tersebut, mereka menjelaskan bahwa aksi lembar telur busuk ini melambangkan kekecewaan mereka terhadap kinerja DPRD. “Aksi lempar telur busuk ini merupakan kekecewaan, karena telur busuk ini merupakan lemahnya dan jijiknya kami. Karena, mereka tidak bisa menjalankan tugasnya sesuai sumpah jabatan yang mereka sampaikan waktu dilantik,” kata Korlap DPC GMNI, Taufikurrahman, saat dikonfirmasi.

Korlap aksi tersebut menambahkan,  bahwa DPRD Pamekasan tidak menjalankan fungsinya dalam mengawasi penyebaran pupuk. Sehingga, banyak petani yang kekurangan, bahkan tidak mendapatkan pupuk dari pemerintah.

Baca juga :

• 897 PPPK Pamekasan Ikuti Orientasi, Tidak Lulus harus Mengulang
• Pemkab Pamekasan Buka Rekrutmen Kacong Cebbhing
• Pasar Waru Pamekasan Terbakar, 10 Kios Hangus
• Pemkab Probolinggo dan Pemkab Pamekasan Jalin Kerja Sama Peningkatan Pembangunan
• Lantik 445 PPPK Formasi 2023, Pj Bupati Pamekasan Sampaikan Rencana Perekrutan Baru

“Kami sudah datang yang ke tiga kalinya. Dalam aksi yang sama dan tuntutan yang sama, terkait kasus kelangkaan pupuk di Pamekasan. Namun, sampai hari ini ternyata perealisasian pupuk masih bermasalah dan itu murni keluar dari pada tuntutan dan janji yang di sepakati oleh dewan-dewan dan eksekutif terutama Pak Ajib selaku ketua DKPP,” ujarnya.

Taufik menuturkan, bahwa aksinya datang dengan membawa tuntutan. Dalam tuntutannya, Taufik berharap untuk segera membentuk tim dan mencari oknum yang bermain di dalam pendistribusian pupuk tersebut.

“Saya berharap untuk segera membentuk simpansus untuk bagaimana memeriksa dan mengintrogasi setiap kios dan distributor, mengevaluasi, banyaknya kios yang tidak berizin  tapi tetap beroperasi dan kios yang mendatangkan pupuk tapi tidak di jual, ” ujarnya.

Jadi, bagaimana Pansus ini bisa di berjalan bisa di bentuk DPRD kemudian bisa menghukum dan bahkan menjerat siapa yang bermain di pendistribusian pupuk. (udi/sit)