Jika Dewan Minta Tambahan Banpol, Pokir Wajib dipotong

Memontum Pamekasan – Besarnya dana bantuan politik (banpol) untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak membuat puas. Buktinya, pengurus berlambang kakbah itu masih minta tambahan banpol kepada Pemkab Pamekasan.

Tahun 2020 pemilik kursi terbanyak di DPRD Pamekasan itu banpolnya sudah mencapai Rp 298.379.210.40. Angka tertinggi ketimbang Parpol lain di Gerbang Salam.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Pamekasan Halili mengatakan, penambahan banpol untuk memaksimalkan pengurus Parpol dalam mengoptimalkan pendidikan politik. Selama ini, kata Halili, pendidikan politik yang digawangi pengurus partai perlu adanya penambahan dana banpol.

“Keberlangsungan kegiatan kepartaian diperlukan akomodasi yang cukup. Besaran dana yang tersedia belum mencukupi kebutuhan partai,” ujarnya.

Untuk itu, berbagai kegiatan kepartaian harus dipenuhi dari sumbangan dari seluruh anggota fraksi. Maka, melihat kondisi itu perlu penambahan dana untuk memaksimalkan setiap kegiatan partai.

“Banpol sedikit membantu kegiatan-kegiatan partai. Saat ini, saya kira masih belum mencukupi kebutuhan riil kegiatan partai,” ujarnya.

Mantan ketua DPRD Pamekasan itu menjelaskan, jika pengurus partai betul-betul mau memaksimalkan anggaran banpol yang sudah ada dinilainya masih kurang. Legislator asal dapil Pegantenan menyarankan anggaran banpol ditambah menjadi dua kali lipat dari yang sudah ada.

“Jika bisa dana banpol menjadi dua kali lipat dari anggaran yang sudah ada. Kebutuhan partai sangat banyak untuk terus memberikan pendidikan politik, adapun untuk PPP sendiri setiap tahunnya berkisar Rp300 juta,” paparnya.

Halili berandai, seandainya PPP mendapatkan Rp 600 juta itu maka akan lebih bagus. Dengan demikian kegiatan partai akan berjalan maksimal.

“Partai bisa berbuat kepada masyarakat akan lebih kelihatan lagi. Sekarang kami harus menutupi anggaran kegiatan partai dengan pendapatan yang lain (Sumbangan, Red),” paparnya.

Ketua Formaasi Pamekasan Iklal Raka Putra, meminta parpol untuk memaksimalkan dana yang ada. Mengingat, pandemi Covid-19 masih belum ada tanda-tanda berakhir.

“Covid-19 membuat ekonomi lesu, PAD Pemkab juga demikian. Ditengah musibah seperti ini semestinya pengurus parpol pintar mengolah dana yang ada,” kata Iklal

Aktivis PMII itu menambahkan, seperti diketahui Tahun 2020 lalu anggaran seluruh OPD dikepras separuh dari anggaran yang ada. Jika Parpol masih minta tambahan dana APBD Pamekasan akan terkuras.

“Semestinya Parpol bersyukur dengan banpol yang ada saat ini. Dana Pokir (Pokir merupakan kepanjangan dari pokok-pokok pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Red) legislator kan tidak dikenakan Recofusing 50%. Kalau mau minta tambahan banpol Pokir dewan wajib dipotong,” katanya. (adi/ed2)