Kantor Bupati Pamekasan Disegel Massa Akibat Tuntutan Pilkades Serentak Tak Ditemui

Memontum Pamekasan – Masyarakat Pamekasan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pamekasan Menggugat, mengkepung dan menyegel Kantor Bupati Pamekasan, Badrut Tamam, Rabu (08/12/2021). Penyegelan itu dilakukan, karena massa merasa kecewa atas keengganan bupati untuk menemui pengunjuk rasa. 

Tidak hanya kekecewaan, massa aksi juga membawa empat tuntutan. Diantaranya, meminta Bupati Pamekasan wajib menerbitkan Perbup pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan. Bupati Pamekasan wajib segera melaksanakan Pilkades di awal 2022. Menolak Plt kepala desa di 74 desa se-Kabupaten Pamekasan. Terakhir, agar membuka data realisasi dana Pilkades sebesar Rp 15,1 M Tahun 2021.

Dari empat tuntutan itu, massa aksi akan menunggu keputusan tersebut, sampai 16 Desember. Jika tidak disetujui, maka massa aksi mengancam akan melakukan demo yang lebih besar lagi.

Korlap Aksi, Joni Iskandar, mengatakan khawatir jika Pilkades ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan, maka masyarakat akan dirugikan perekonomiannya. “Karena apabila ini ditunda, saya khawatir, satu yaitu perekonomiannya. Kedua, ketika ditunda dan di Plt-kan, pastilah Plt tidak tahu kondisi desa,” ungkapnya.

Baca juga :

• PP Tunas Resmi Berlaku, Guru Besar UIN Madura Berikan Dukungan
• Balon Udara Raksasa Jatuh di Pemukiman Warga Pamekasan dan Viral
• Momentum Halal Bihalal, Bupati dan Wabup Pamekasan Tepis Isu Tidak Harmonis
• Pastikan Sesuai Standart Kesehatan dan Kebersihan, Satgas MBG Pamekasan Sidak Dapur SPPG
• Tabrak Pembatas Jalan, Dua Pemuda Asal Waru Pamekasan Meninggal Dunia

Seorang perwakilan masyarakat dari Desa Palesanggar, Jazuli, mendesak agar Bupati Pamekasan segera melaksanakan Pilkades di awal tahun 2022. “Saya sebagai rakyat kecil dari Pelesanggar, mohon untuk bupati segera laksanakan kewajiban. Karena masyarakat menunggu pesta demokrasi ini dan tolong jangan ditunda-tunda. Wajib 2022 awal, dilaksanakan,” ungkapnya saat menyampaikan dalam orasinya

Dalam penundaan Pilkades di Pamekasan ini, masyarakat merasakan adanya kepentingan yang terselubung di dalam. Yaitu, ada permainan dari beberapa calon yang akan berkontestasi.

“Kita tidak mau demokrasi ini dicabik-cabik seperti ini, dinodai seperti itu. Karena menurut selentingan informasi yang berkembang di bawah, ditundanya Pilkades ini hanya hasil main mata dan hasil reques dari calon incumbent dan itu dugaan kita sementara,” papar Korlap Aksi. (udi/srd/sit)